Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk menerima kunjungan Budget Center Parlemen Korea Selatan/Foto:Kresno/Iw

Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk didampingi Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI Asep Ahmad Saefulloh dan beberapa jajaran Kepala Pusat lainnya di lingkungan Badan Keahlian DPR RI menerima kunjungan Budget Center Parlemen Korea Selatan, terkait penjelasan tentang budget system.

“Mereka dari Budget Center Parlemen Korea, jadi sama dengan di kita, yakni Pusat kajian anggaran. Mereka ingin mengetahui bagaimana sistem penganggaran di Indonesia, siklusnya seperti apa, dan kemudian bagaimana peran dari BK, khususnya kajian anggarannya,” ungkapnya usai menerima Budget Center Parlemen Korea Selatan di Ruang Rapat Badan Keahlian DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (09/10/2018).

Johnson beserta jajaran telah menjelaskan sistem penganggaran yang dilakukan DPR RI mulai dari pembicaraan pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan APBN, hingga dalam proses pelaksanaannya ada yang disebut dengan laporan Semester 1. Dan jika dimungkinkan ada APBN Perubahan, maka akan dibahas dalam siklus penganggaran yang dilakukan oleh DPR RI. Johnson telah menjelaskannya hingga pada hal yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran di dalamnya.

Sementara terkait dengan peran BK DPR RI dalam mendukung proses pembahasan anggaran tersebut, Johnson juga menyampaikan bahwa di dalam BK DPR RI juga terdapat Analis APBN yang bertugas membantu dan memberikan dukungan dalam pembahasan APBN.

“Mulai dari Bulan Mei sampai dengan Bulan Agustus yaitu pembicaraan pendahuluan mulai Mei sampai Juni, kemudian pembahasan APBN mulai dari Agustus sampai 31 Oktober, semuanya dilakukan oleh Analis APBN yang ada di bawah Badan Keahlian DPR RI,” papar Johnson.

Menurut Johnson, perbedaan yang terlihat antara sistem penganggaran DPR RI dengan Parlemen Korea adalah kaitannya dengan dukungan. Oleh karenanya, di dalam pertemuan tersebut pihak Budget Center Parlemen Korea sempat mempertanyakan seberapa kuat BK DPR RI dalam mempertahankan profesionalitas di dalam memberikan dukungannya terhadap pelaksanaan tugas-tugas, mengingat DPR RI adalah lembaga politik.

“Mereka mengatakan istilahnya itu ‘pressure’ atau tekanan ya, apakah ada tekanan dalam membantu pemegang kewenangan dalam pembahasan anggaran? Ya saya katakan bahwa sebenarnya tekanan tidak ada, tetapi saya sampaikan bahwa kita harus mengikuti apa keinginan dari si pemegang kewenangan,” ucapnya.

Lebih lanjut Johnson menambahkan pemegang kewenangan yang dimaksud adalah Komisi dan Badan Anggaran. Menurutnya, tidak mungkin BK DPR RI menolak atau bertindak gegabah dalam mengelola keinginan masing-masing pemegang kewenangan tersebut, karena BK DPR RI merupakan supporting system daripada kerja-kerja Anggota DPR RI.

“Karena kita ini kan namanya supporting system, di mereka juga seperti itu. Itu yang mereka sampaikan bahwa sebagai bagian dari pemerintah. Kita kalau memang keputusannya seperti itu, ya mereka ikuti,” tutupnya. (ndy/sf)